Renstra DP2KBP3A Kab. Lombok Barat

BAB I

PENDAHULUAN

 

    1. Latar Belakang

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu; (1) berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; (2) berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; (3) mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; (4) data dan informasi penduduk; (5) penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran (fertilitas) dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Melalui pembangunan kependudukan dan KB, harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.

Pemanfaatan peluang emas tersebut berdampak tidak langsung mengurangi beban pembangunan, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat terpilih tahun 2015-2019.

Dari aspek kualitas penduduk, di Kabupaten Lombok Barat masih banyak terdapat keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki banyak anak, sehingga kebutuhan dasar belum dapat terpenuhi, mulai dari pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.

Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok barat terutama terjadi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual pada anak perempuan yang banyak karena masalah ekonomi keluarga.  Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bukti telah terjadinya perampasan (deprivation) hak-hak asasi perempuan dan anak secara sewenang-wenang, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu selalu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan kebutuhan anak pada masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor terutama masih kurangnya jumlah petugas di lini lapangan sebagai pengelola program KB dan pemberdayan perumpuan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, Sumber Daya Aparatur yang masih perlu ditingkatkan serta kurangnya dukungan anggaran baik dari pemerintah Pusat sampai dengan Kabupaten.

Dukungan komitmen yang kuat sangat dibutuhkan baik antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, mitra kerja (swasta, LSOM, Instansi lintas sektoral maupun masyarakat), dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan yang matang, baik perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan jangka pendek. Untuk penyusunan perencanaan jangka menengah di SKPD berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat periode 2017-2019 ini diselaraskan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Rancangan Dokumen RPJM Daerah dan mengimplementasikannya pada tujuan, strategi, kebijakan dan program RPJM Daerah ke dalam Renstra- SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD.

 

 

 

    1. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat, dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan antar lain:

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104)
  12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 41).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142)
  14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

 

    1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat yang telah disusun ini adalah :

  1. Memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
  2. Mewujudkan visi misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Barat periode 2017-2019.
  3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

 

    1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019  adalah bahwa Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan rencana program 3 (Tiga) tahun kedepan

 

 

 

 

 

 

 

    1. Sistimatika Penulisan

BAB I.    PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5.Sistimatika Penulisan

BAB II.   GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

    1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
    2. Struktur Organisasi
    3. Susunan Kepegawaian

BAB III.  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    1. Kondisi Umum
    2. Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan
  4. Strategi
  5. Kebijakan

BAB V.  RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

BAB VII.   PENUTUP

 

 

BAB II

 

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

 

2.1.Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat  ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak      dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi   :

  1. Penyusunan  rencana strategis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana ,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat;
  3. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengendalian penduduk,keluarga berencana ,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2.Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :

    1. Kepala.
    2. Sekretariat; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat mempunyai fungsi :

  • Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  • Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  • Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  • Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  • Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Program; mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
  2. Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
    1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan; mempunyai tugas melaksanakan kebijakan tekhnis di bidang pengendalian penduduk ,penyuluhan dan pergerakan di Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan kebijakan tekhnis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga , penyuluhan , advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan nspk dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga ,penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan pemanduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  • Pelaksanaan pemetaan perkiraan(parameter) pengendalian penduduk di kabupaten.
  • Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan pendayagunaan  tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan , advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pemberian bimbingan tekhnis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan , terdiri dari :

  1. Seksi Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas :
  • Penyusunan rencana kerja tahunan seksi;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis daerah di bidang Advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan kebijakan tekhnis daerah di bidang advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan pergerakan  dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  • Pemberian bimbingan tekhnis dan fasilitasi di bidang advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Penyusunan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB; mempunyai tugas :
  • Penyusuna rencana kerja tahunan seksi;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis daerah di bidang penyuluhan, dan pendayagunaan PLKB dan kader KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan kebijakan tekhnis daerah di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB , dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan pendayagunaan tenaga dan evaluasi penyuluh KB (PKB/PLKB)
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, dan pendayagunaan PLKB dan kader KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pemberian bimbingan tekhnis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, dan pendayagunaan PLKB dan kader KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas:
  • Penyusunan rencana kerja tahunan seksi;
  • Penyusun pedoman /petunjuk tekhnis pengendalian penduduk dan informasi keluarga di daerah;
  • Pelaksanaan fasilitasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  • Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian penduduk dan informasi keluarga di daerah.
  • Pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga daerah.
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian penduduk dan informasi keluarga .
  • Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas seksi;
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     E.Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan  dan bimbingan program Keluarga sejahtera.

       Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas ,Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

  • Penyusunan pedoman pembinaan dan bimbingan usaha keluarga berencana.
  • Pembinaan dan bimbingan usaha keluarga berencana.
  • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

  1. Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas:
  • Penyiapan bahan pembinaan kepada institusi masyarakat pengelola program KB.
  • Pembinaan pergerakan institusi masyarakat dan LSOM pengelola program KB.
  • Pemantauan/monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pengelola program KB.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :
  • Penyusunan rencana kerja tahunan seksi.
  • Penyusunan pedoman/petunjuk tehknis pembinaan pelayanan  KB di daerah.
  • Pelaksanaan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur.
  • Pelaksanaan pembinaan peserta KB aktif dan peserta KB mandiri.
  • Pelaksanaan meningkatkan partisipasi pria dalam program KB di daerah.
  • Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.
  • Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata didaerah.
  • Pengelolaan data dan informasi program KB di daerah.
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan KB di daerah.
  • Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

             

  1. Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas :
  • Penyusunan rencana kerja tahunan seksi .
  • Penyiapan bahan pembinaan kesertaan masyarakat pengelola peogram KB.
  • Pembinaan kesertaan masyarakat program KB.
  • Pemantauan /monitoring dan evaluasi pembinaan program KB.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

F.   Bidang Pemberdayaan Perempuan; mempunyai tugas melakukan peningkatan   kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menyelenggakan tugas sebagaimana maksud diatas, maka bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

  • Penyusunan kebijakan daerah mengenai pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di daerah;
  • Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan daerah;
  • Peningkatan upaya kesetaraan dan keadilan gender didaerah;
  • Peningkatan upaya perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan;
  • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang;
  • Pelaksanaan tugas lain Yng diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

  1. Seksi Pemberdayaan  Perempuan mempunyai tugas :
  • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
  • Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
  •  Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :
  • Penyiapan perumusan kebijakan daerah perlindungan khusus anak.
  • Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan perlindungan ksusus anak.
  • Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan khusus anak.
  • Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,informasi dan partisipasi.
  1. Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunyai tugas :
  • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah mengenai pengarusutamaan gender;
  • Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengarusutamaan gender;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di daerah;
  • Monotoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.
  • Pelaksanaan tugas ;lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

G.       Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk menyelenggarakanan tugas sebagaimana di maksud diatas, maka bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

  • Penyusunan petunjuk tehnis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  • Pembentukan sisitem informasi bidang kesejateraan dan ketahanan keluarga
  • Penyediaan informasi/data bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah;
  • Monotoring dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

  1. Seksi pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
  • Penyusunan pedoman pemberdayaan keluarga sejahtera .
  • Pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga antara lain melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera(UPPKS) dan mencarikan sumber modal usaha produktif keluarga.
  • Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS sekala kabupaten.
  • Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, tehknologi,dan manajemen serta pemmasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga.
  • Pemantauan dan evaluasi terhadap bina kesejahteraan keluarga.
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas :
  • Penyusunan pedoman pembinaan dan bimbingan ketahanan keluarga balita dan anak;
  • Pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok bina keluarga balita , bina keluarga anak dan bina lingkungan keluarga;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga balita dan anak;
  • Pemantauan dan evaluasi terhadap ketahanan bina keluarga balita dan anak;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tugas.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja Dan Lansia mempunyai tugas :

  • Penyusunan pedoman pembinaan dan bimbingan ketahanan keluarga Lansia dan Remaja;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok bina keluarga lansia , keluarga remaja dan bina lingkungan keluarga;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan keluarrga lansia dan remaja.
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap bina ketahanan keluarga lansia dan remaja;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2.3. Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan  fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
  • Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.Unit Pelaksana Teknis (UPT).

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) mempunyai fungsi :

  • Koordinasi pelaksanaan program KB, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan dengan instansi dan institusi terkait di tingkat kecamatan dan desa;
  • Fasilitasi pelayanan KB kepada calon akseptor, baik yang dilakukan di klinik-klinik KB maupun di posyandu dan PPKBD/Sub PPKBD;
  • Memperlancar pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB), Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan (PP) yang dilakukan oleh Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
  • Pembinaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK KKR) yang ada di sekolah, pondok pesantren dan organisasi pemuda;
  • Sosialisasi dan promosi kesehatan reproduksi remaja ke sekolah-sekolah dan organisasi pemuda;
  • Pembinaan kepada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Bina Keluarga  Remaja (BKR), kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan kelompok Bina Lingkungan (BKL);
  • Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ada di kecamatan dan memfasilitasi dukungan bantuan modal usaha kelompok UPPKS;
  • Pembinaan tehnis kepada pengurus institusi pegelola program KB yaitu PPKBD desa dan sub PPKBD dusun;
  • Fasilitasi penyediaan alat/obat kontrasepsi untuk peserta KB yang tersebar di desa–desa;
  • Memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di kecamatan dan desa;
  • Fasilitasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga yang dilalukan oleh kader KB, PKB/PLKB di desa/dusun;
  • Membuat dan mengirim laporan bulanan pelaksanaan program KB dan KS;
  • Memperlancar pengelolaan biaya operasional program KB, Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR), Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
  • Pembinaan kepada penyuluh KB PLKB dan kader KB;
  • Fasilitasi penilaian angka kredit penyuluh keluarga berencana (PKB); dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih lebih jelas  bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten  Lombok Barat Nomor  10 Tahun 2016  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :

 

2.5.Susunan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kabupaten Lombok Barat sangat di dukung oleh kebe

Sambutan
APLIKASI BKKBN
LPSE LOMBOK BARAT